Ratusan Korban

Ratusan Korban Konflik Tagih Janji BRA

Laporan : Taufik

BANDA BAROE, Aceh Utara : Sedikitnya 121 Kepala Keluarga korban konflik di Kecamatan Banda baroe, Kabupaten Aceh Utara, tagih janji Badan Reintegrasi Damai Aceh (BRDA). Karena hingga kini, pembangunan rumah konflik di kecamatan itu belum terealisasi.

Abdullah Abu, Ketua Forum Komunikasi Korban Rumoeh Tutoeng (FKKRT) Bandar Baroe Aceh Utara, melalui siaran pers kepada Wartawan, Minggu (29/6) mengatakan, Kecamatan Bandar Baroe merupakan salah satu kecamatan yang terparah merasakan ekses konflik. Tanggal 2 November 2000 terjadi kontak tembak di Simpang Desa Alue Keurinyai. Pasca kejadian itu, banyak rumah masyarakat yang dibakar.

“Begitu pun, hingga sekarang pembangunan rumah konflik, seperti yang dijanjikan BRA belum juga direalisasi. Pada hal, hasil pendataan tahun 2005 oleh BRA Aceh Utara, di Kecamatan Banda Baroe terdapat 138 unit rumah dibakar pada masa itu,” jelas Abdullah Abu.

Dari jumlah sebanyak itu, hanya enam unit rumah yang dibantu, yakni Desa Blang Pala empat unit, Desa Paya Dua 1 unit, dan Desa Ulee Nyeu 1 unit. “Anehnya, bantuan yang disalurkan ke Desa Ulee Nyeu oleh BRA Aceh Utara tidak ada penerimanya. Sementara dalam daftar BRA ada nama penerimanya. Sepertinya, di sini ada kekeliruan yang harus diperbaiki. Begitu pun, hingga sekarang enam unit rumah bantuan itu belum juga selesai dibangun, dengan alasan tidak cukup dana,” ucapnya.

Selanjutnya, pada tahun 2007, BRA Aceh Utara kembali mengucurkan dana bantuan untuk pembangunan rumah konflik yang terbakar sebanyak 11 unit, meliputi, Desa Alue Keurinyai 4 unit, Desa Cot Jabeut 1 unit, Desa Ulee Nyeu 2 unit, Desa Blang Pala 2 unit, Desa Paya Dua 1 unit dan Desa Singkilan 1 unit.

Dengan begitu, jumlah rumah yang belum dibantu pembangunannya oleh BRA di Kecamatan Banda Baroe sebanyak 121 Kepala Keluarga. Sesuai dengan pengetahuannya, kata Abdullah Abu, Kedudukan Badan Pelaksana Harian Reintegrasi-Damai Aceh (BRDA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) adalah sebagai lembaga pemerintah yang menetapkan kebijakan, merumuskan kebutuhan, melaksanakan program dan kegiatan reintegrasi damai Aceh, yang secara bersama-sama atau berkoordinasi dengan lembaga pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, serta memperhatikan usul, saran dan pendapat dari masyarakat hingga tercapainya sasaran dan tujuan reintegrasi damai Aceh sesuai yang diamanatkan dalam MoU Helsinky.

Selanjutnya, jika kita merujuk pada poin 3.2.3 nota kesepahaman antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka menyebukan bahwa. “Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Aceh akan melakukan upaya untuk membantu orang-orang yang terlibat dalam kegiatan Gerakan Aceh Merdeka guna memperlancar reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Langkah-langkah tersebut mencakup pemberian kemudahan ekonomi bagi mantan pasukan GAM, tahanan politik, yang telah memperoleh amnesti dan masyarakat yang terkena dampak. Suatu dana Reintegrasi di bawah kewenangan Pemerintah Aceh akan dibentuk”. Selanjutnya point 3.2.4. disebutkan juga bahwa “pemerintah RI akan mengalokasikan dana bagi rehabilitasi harta benda publik dan perorangan yang hancur atau rusak akibat konflik untuk dikelola oleh Pemerintah Aceh.”

Akibat tidak ada kejelasan yang pasti dari pihak BRA Kabupaten Aceh Utara, korban yang di bakar rumahnya yang tergabung dalam Forum Komunikasi Korban Rumoeh Tutoeng (FKKRT) Kecamatan Banda Baroe, meminta kepada pihak BRA dan Pemerintah daerah untuk merespon dan merealisasi hak-hak korban konflik sebagaimana di amanatkan dalam MoU antara pemerintah RI dangan GAM terutama adalah hak atas perumahan.

Sementara itu, Nurdin M Yasin, Ketua Harian BRA Aceh Utara yang dihubungi Wartawan, Minggu (29/6) via telepon tidak berhasil. Namun persoalan di atas telah ditanggapi oleh Nur Husen, Staf BRDA Bagian Sosial Budaya Provinsi NAD. Kata dia, pihaknya hingga kini belum menerima data tersebut dari Forum Komunikasi Korban Rumoeh Tutoeng (FKKRT) Bandar Baroe. Dan baru-baru ini, pihaknya telah melakukan reverifikasi data ke semua kecamatan di kabupaten itu. “Sampai sekarang belum ada laporannya. Dan, dalam minggu ini kita telah melakukan reverifikasi data ke semua kec amatan. Jadi bantuan akan diberikan nanti sesuai dengan data tersebut,” ucapnya.