GPK Demo

GPK Demo Tuntut Perubahan Kampus Unimal Lhokseumawe

Laporan : Taufik

LHOKSEUMAWE :Puluhan mahasiswa dan dosen Universitas Malikussaleh Lhokseumawe yang tergabung dalam gerakan perubahan kampus (GPK) menuntut perubahan pengelolaan kampus dimaksud. Selain menggelar aksi demo di depan kampus, mereka juga mendatangi gedung DPRK Aceh Utara, Senin (14/4).

Teuku Kemal Fasya, M.Hum dalam orasinya di depan gedung dewan mengajak mahasiswa untuk memperjuangkan pengelolaan Unimal yang bersih. Selain Kemal, tercatat 20 dosen lainnya ikut bergabung dalam GPK. Diantaranya, Drs.Aiyub, M.Si, Abdullah Akhyar Nasution, M.Si, Rusydi Abubakar, SE, M.Si, Mirza Alfath, SH, MH dan Agung Utama Lubis, M.Si.

Tuntutan disampaikan GPK kepada rektor Unimal dalam aksi itu, agar segera dilakukan pembenahan manjemen kampus. Terutama berkaitan dengan realisasi anggaran pendidikan yang berasal dari APBD Provinsi, APBK Lhokseumawe, APBK Aceh Utara tahun anggaran 2008. Tuntutan itu menurut mereka, kerana disinyalir telah banyak terjadi penyimpangan pada masa lalu.

Rektor juga harus mengembalikan fungsi tatakelola kampus dengan lebih mengedepankan peraturan yang ada, kompetensi dan tidak berdasarkan suka dan tidak suka pribadi rektor. Asuransi jiwa kepada mahasiswa melalui Tafakul juga dipertanyakan.

Selain itu mereka juga menyampaikan somasi yang isinya antara lain, penjelasan pencopotan ketua prodi Antropologi dan pemecatatan beberapa dosen lain dalam pengelolaan IM Here. GPK mempertanyakan dugaaan penyimpangan pelaksanaan program pelatihan ke Malaysia dari dana IM Here.

Sementara itu Rektor Unimal melalui Kepala Humas, M.Husen MR, SP, MA menjelaskan, perubahan kampus ke arah yang lebih baik memang sedang dilakukan pihak Unimal. Namun perubahan tersebut tentunya tidak bisa dilakukan seperti membalikkan telapak tangan. Butuh proses dan perjuangan yang panjang, jelas M.Husen.

Terkait dengan penggunaan dana APBD menurut dia, pihak-pihak terkait telah melakukan audit. Sehingga kalau memang terjadi penyimpangan seluruh yang terlibat pasti mendapat sanksi. Begitu pun dengan asuransi Tafakul, sampai sekarang sedang dilakukan sosialisasi dan telah disalurkan kartunya dalam dua tahap.

Begitupun dengan penyegaran jabatan Ketua Prodi Antropoli dan beberapa posisi lainnya dilakukan atas berbagai pertimbangan untuk kemajuan kampus, bukan keinginan pribadi. Sehingga tuntutan tersebut menurut M.Husen hanya upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak puas dengan kebijakan rektor. Akan tetapi dia sangat menyayangkan, pihak tersebut melibatkan mahasiswa yang seharusnya mereka lebih konsentrasi pada pendidikannya.