Aceh Pendidikan

Aceh Butuh Pemerataan Pendidikan

Laporan : Taufik

LHOKSEUMAWE : Untuk meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Nanggaroe Aceh Darussalam (NAD), khususnya Kabupaten Aceh Utara, pemerintah harus melakukan pemerataan pendidikan baik di sector pembangunan fisik maupun non fisik.

Demikian komentar Prof. A. Hadi Arifin, Rektor Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, Senin (16/6) kepada wartawan saat berkunjung ke ruang kerjanya. Pembangunan fisik yang dimaksudkan A. Hadi Arifin yakni pembangunan gedung sekolah, perpustakaan, dan laboratorium.

Sementara pembangunan non fisik yaitu pembangunan di bidang peningkatan mutu guru, tatacara mengelola pendidikan, mutu pendidikan, dan anggaran pendidikan. “Nah, ini harus merata di semua tempat. Pembangunan fisik dan non fisik ini harus sama dilaksanakan di kota maupun di pedesaan. Kalau memang kita menginginkan mutu pendidikan di Aceh meningkat,” jelas orang nomor satu di UNIMAL itu.

Sampai kini, pemerintah belum mampu menyediakan anggaran pendidikan 20 persen. Selama ini, pemerintah baru mampu menyediakan anggaran untuk pendidikan sebanyak 12 persen. “Ini perlu ditambah. Seharusnya, pemerintah menggenjot para guru, para dosen dan para rector di seluruh Aceh untuk meningkatkan mutu pendidikan. Salah satu cara yaitu dengan menyediakan anggaran pendidikan yang memadai,” ucapnya.

Selama ini, kata Hadi, di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, belum adanya pemerataan pendidikan, antara pendidikan perkotaan dengan pendidikan pedesaan sangat jauh berbeda.

“Contohnya, mutu pendidikan di kecamatan pedalaman dengan mutu pendidikan di Kota Lhokseumawe, bedanya mencapai 30 banding 70. Begitu juga dengan angka kelulusan UN. Misalkan di SMA I Lhokseumawe memiliki jumlah 200 orang murid dan lulus UN mencapai 190 orang. Sementara di kecamatan pedalaman juga memiliki murid dengan jumlah yang sama, tapi kelulusan UN hanya 10 orang, sedangkan sisanya tidak lulus. Kenapa perbedaan itu ada, karena tidak ada pemerataan pendidikan,” tambah A Hadi Arifin.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan di semua tingkatan sekolah di Aceh juga harus mampu membangun tiga pilar yakni pemerataan dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, pemerataan pembangunan fisik dan tata kelola pendidikan. “Sekali lagi saya katakan, tiga pilar itu perlu dilaksanakan di kota dan di pedesaan dan model pelaksanaannya pun harus sama. Untuk membangun tiga pilar tersebut, saya pikir, pemerintah butuh empat tahun,” terangnya.

Menjawab Wartawan, pemberlakukan Ujian Nasional di Indonesia sangat dibutuhkan, karena dengan adanya UN, pemerintah akan mampu membuat standarisasi pendidikan. Yang paling perlu ditekankan kepada semua para pelaku pendidikan yaitu mereka harus mampu menjaga waktu dengan kali lain, pelaku pendidikan harus disiplin waktu.