Bayi Miskin

Tiga Bayi Miskin Derita Gizi Buruk

Laporan : Taufik

LHOKSEUMAWE : Tiga orang bayi miskin masing-masing Yusniar (3,6 bulan), Putri (6 bulan), warga Desa Panggoi, Kecamatan Muara Satu, Pemko Lhokseumawe dan Nura (17 bulan), warga Desa Blang Kuta, Kecamatan Matang Kuli, Aceh Utara, merupakan penderita gizi buruk. Ke tiganya kini dirawat di ruang anak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cut Mutia Lhokseumawe.

Fariz, Amk, Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) dari Kampus Serambi Mekah, Banda Aceh, yang kini sedang menjalankan praktek belajar lapangan (PBL) selama satu bulan di Desa Panggoi, Kecamatan Muara Satu, Pemko Lhokseumawe, Minggu (18/5) via telepon mengatakan, dua orang bayi penderita gizi buruk didapatkan pihaknya dari Desa Panggoi, saat keliling kampung.

“Kita mendapatkan informasi dari warga desa setempat, bahwa di desa itu ada satu keluarga miskin yang kondisi kesehatannya sangat mengkhawatirkan. Setelah kita terjun lapangan ternyata benar, dua orang bayinya telah menderita gizi buruk. Ibunya penderita anemia dan ayahnya menderita kelainan jiwa. Selama ini mereka belum pernah mendapatkan perawatan medis, karena kekurangan biaya,” jelas Fariz kepada

Melihat kenyataan itu, Fariz bersama anggota kelompoknya melaporkan temuan tersebut ke Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe. Namun hingga menjelang tiga hari setelah laporan itu disampaikan, pihak dinas belum juga merujuk pasien ke rumah sakit. Karena itu, dia bersama kawan-kawan berinisiatif membawa pasien ke RSUD Cut Mutia untuk mendapatkan perawatan medis. Karena jika tidak, penyakit itu bisa mengancam jiwa si pasien.

“Kita kecewa dengan sikap Dinas Kesehatan Lhokseumawe, yang terkesan mengabaikan persoalan tersebut. Padahal, penyakit gizi buruk sangat berbahaya dan bisa berakibat fatal. Bayangkan saya, berat Yusniar kini hanya 10,5 kilogram, harusnya dia memiliki berat badan normal 15 kilogram dan Putri kini memiliki barat badan lima kilogram,” ucapnya.

Hal ini terjadi, lanjut Fariz, akibat kelalaian dinas terkait dan puskesmas di tingkat kecamatan, terutama sekali para Bides yang ditempatkan di gampong-gampong (desa-red). Mereka tidak pernah mengontrol kondisi kesehatan masyarakat di tempat mereka bertugas dan data yang diperoleh pihak puskesmas selama ini bersumber dari kepala desa. “Data kepala desa itu tidak akurat, karena memang itu bukan bidangnya. Kami berharap, hal ini menjadi perhatian pihak dinas ke depan,” pintanya.

Sesuai dengan pengetahuannya, tambah Fariz, penyebab terjadinya gizi buruk akibat kekurangan asupan makanan, kurangnya ekonomi, kurangnya pengetahuan, dan tingkat mental keluarga kurang. “Amatan kami di lapangan, satu keluarga itu harus diobati, karena semuanya sakit. Dan orang-orang seperti inilah yang harus diperhatikan pemerintah,” tegasnya.

Sementara seorang bayi penderita gizi buruk lainnya yaitu Nura (17 bulan), dia berasal dari Desa Blang Kuta, Kecamatan Matang Kuli, Aceh Utara. Kondisinya juga sangat mengkhawatirkan, berat badannya tinggal lima kilogram. “Sejak lahir Nura terlihat sangat kecil. Sementara penyakit ini telah dideritanya selama seminggu,” jelas Atiah, ibu bayi tersebut. dari penjelasannya, ibu Nura, juga berasal dari kalangan orang tak punya dan berpendidikan rendah.

Saifuddin Saleh, SH, Kepala Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe menjelaskan, pada tahun 2008, pihaknya telah menemukan 14 kasus gizi buruk dan ke semuanya sudah dalam penanganan dinas. Sementara dua kasus terakhir, pihaknya tidak tahu, karena tidak ada laporan. “Kita mendapatkan laporan itu kemarin dari mahasiswa FKM dan ketika kita turunkan tim ke lapangan, pasien telah dilarikan ke RSUD Cut Mutia,” ucapnya.

Menurut dia, pihaknya dalam hal ini tidak main-main dan serius untuk mengatasi penyakit gizi buruk. Hasil survey pihak dinas, selain kasus gizi buruk mereka juga menemukan puluhan kasus gizi kurang. “Semua penderita gizi buruk dan gizi kurang menjadi tanggungjawab dinas. Mereka semua kita obati. Di sini kita tidak main-main,” katanya.

Menjawab Wartawan, pihaknya akan menindak tegas setiap puskesmas yang tidak melayani masyarakat dengan baik. Dan Puskesmas bertugas mencari data ke lapangan bukan menerima data di Puskesmas. “Jika ada Puskesmas yang main-main akan kami tindak dan akan kami berikan sanksi tegas berupa pemindahan dan lain sebagainya. Ini sudah menjadi komitmen pak walikota,” tandasnya.